Refleksi: Warganegara Sekaligus Warga Gereja

Bulan Agustus ini kita akan merayakan HUT Kemerdekaan Negara kita yang ke-49. Peran apa yang sudah kita, umat Katolik, berikan bagi Negara kita?

100% Katolik dan 100% Indonesia

Pada masa-masa awal kemerdekaan, kita kenal Mgr. Soegijopranoto, SJ dan I.J. Kasimo sebagai tokoh Katolik yang dengan gigih mempelopori proses pengintegrasian umat Katolik dalam perjuangan Nasional. Kemudian muncul katakanlah semboyan 100% Katolik dan 100% Indonesia dari Mgr. Soegijopranoto, SJ.

Bagaimana kini, apakah Soegijopranoto-Soegijopranoto dan Kasimo-Kasimo masa kini juga masih banyak? Ataukah sudah ditelan oleh gelombang konsumerisme, hedonisme dan nepotisme?

Dalam sebuah pengantarnya untuk buku Keprihatinan Sosial Gereja, Y.B. Mangunwijaya, Pr menyatakan bahwa sudah lebih dari 25 tahun orang-orang Katolik lebih suka mengundurkan diri dalam oase aman dan nyaman batas-batas intern gerejani, dalam paroki atau lembaga rohani daripada aktif berpolitik (yang dalam arti aslinya bekerja demi kepentingan umum masyarakat). Munculnya pribadi-pribadi Katolik dalam kegiatan politik praktis maupun bidang lain sebagai wujud pengejawantahan iman, harapan dan cinta kasih Kristiani serta ajaran social Gereja lebih terasa sebagai perkecualian daripada gejala umum sikap dan perilaku umat Katolik di Indonesia. Kerasnya perjuangan perebutan rejeki tentu lain rasanya dengan lingkungan seagama-meskipun tak jarang juga penuh dengan konflik yang serasa dalam oase.

Sejalan dengan semboyan Mgr. Soegijopranoto, SJ maka dapatlah dikatakan pula bahwa hidup menggereja dan menegara adalah dua dimensi dari satu kehidupan Kristiani. Iman, harapan dan cinta kasih Kristiani haruslah terus diwujudkan secara konkret dalam hidup menggereja dan lebih lagi menegara.

Masihkah, umat Katolik, melibatkan diri dan bersikap kritis konstruktif dalam pembangunan, memperjuangkan dan menegakkan martabat manusia sebagai pribadi yang sangat bernilai dalam pandangan Allah, solider dengan kaum miskin tanpa membedakan agama, dan memegang prinsip subsidiaritas, yang artinya menyerahkan kepada kelompok yang lebih kecil apa-apa yang bisa dikerjakan oleh kelompok yang lebih kecil?

Ataukah kita lebih memilih untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya walaupun itu dilakukan dengan sebuah kecurangan, diam membisu menghadapi kebohongan dan kesewenang-wenangan?

A.B. Lindawati P. (Pengamat masalah sosial kemasyarakatan dan gerejani, Mojoagung)

P.S. Tulisan ini dimuat di Buletin SUKA Agustus 1994